Anda Berada Di Zona Integritas WBK menuju WBBM

Setelah Penganugerahan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 21Desember 2020 Dari Kemenpan RB Pengadilan Agama Negara Melanjutkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Yang Merupakan Tujuan Utama Pada Visi Dan Misi Pengadilan Agama Negara Untuk Memenuhi Harapan Dan Kebutuhan Masyarakat Pencari Keadilan
Anda Berada Di Zona Integritas WBK menuju WBBM

Selamat Datang Di Website Pengadilan Agama Negara

Dengan Template Website Pengadilan yang memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable. Pengadilan Agama Negara Selangkah Lebih Maju ...
Selamat Datang Di Website Pengadilan Agama Negara

PENGADILAN AGAMA NEGARA

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
PENGADILAN AGAMA NEGARA

7 Program Prioritas PA Negara

1. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM 2. Survailance APM Tahun 2021 3. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu (one day minue, one day publish, one day produk) 4. Peningkatan pelayanan masyarakat terpinggirkan 5. Peningkatan pelayanan yang terintegrasi dengan stakeholder/instansi lain (MOU /Kerjasama 6. Peningkatan sarana dan prasarana PA Negara 7. Peningkatan informasi dan publikasi melalui manajemen media
7 Program Prioritas PA Negara

ZONA INTEGRITAS

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
ZONA INTEGRITAS

KOMITMEN BERSAMA

Aparatur Pengadilan Agama Negara Siap Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Melalui Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBBM
KOMITMEN BERSAMA

PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA APM

PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA APM SELURUH APARATUR PA NEGARA
PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA APM

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelengarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati standar pelayanan tersebut kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku
MAKLUMAT PELAYANAN

REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi) ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.
REFORMASI BIROKRASI

HIMBAUAN

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1717 / DJA / HM.00 / 5 / 2021 Tanggal 31 Mei 2021 Perihal “Peningkatan Kualitas Pelayanan”, maka kami himbau kepada masyarakat yang menggunakan layanan publik Pengadilan Agama Negara
HIMBAUAN

SIPP KEMENPAN RB

Kemenpan RB Menyediakan Website SIPP KEMENPAN RB Yang merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.
SIPP KEMENPAN RB

COVID-19 DI LINGKUNGAN PERADILAN INDONESIA

Mahkamah Agung menyediakan Website Sebaran Covid-19 di lingkungan Peradilan yang berfungsi untuk melakukan monitoring terhadap kondisi seluruh aaparatur pengadilan yang ada di satuan kerja baik PNS maupun Non PNS yang terdampak COVID-19
COVID-19 DI LINGKUNGAN PERADILAN INDONESIA

8 NILAI UTAMA MA RI

8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi dan berorientasi pada hasil
8 NILAI UTAMA MA RI

PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengembalian produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga indepedensi dan imparsialitas aparat.
PTSP

11 APLIKASI INOVASI DITJEN BADILAG

Dalam rangka menunjang fasilitas pelayanan untuk para pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan 11 aplikasi Inovasi. Implementasi dari 11 aplikasi tersebut telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Negara. Hal ini sangat memudahkan masyarakat dalam hal mengakses informasi serta kebutuhan yang diperlukan dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Negara.
11 APLIKASI INOVASI DITJEN BADILAG

BUDAYA 5S DAN 5R

Pengadilan Agama Negara Telah Membangun Budaya 5S Dan 5R Untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
BUDAYA 5S DAN 5R

DHARMAYUKTI KARINI

Merupakan Organisasi Wanita Peradilan yang didirikan pada tanggal 25 September 2002 melalui SK Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/07/SK/II/2002, beranggotakan Para Hakim Wanita, Istri Para Hakim, Istri Para Pejabat Fungsional/Struktural, Para Karyawati dan Istri Para Karyawan di lingkungan Mahkamah Agung RI, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer di seluruh Indonesia.
DHARMAYUKTI KARINI

IPAK DAN SKM TAHUN 2022

IPAK: Amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
IPAK DAN SKM TAHUN 2022
sidang keliling
Untuk memperluas akses akan keadilan PA menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan di daerah yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama
  
layanan pengaduan1
Pengaduan masyarakat pencari keadilan yang berhubung dgn penyelenggaraan peradilan termasuk  pelayanan  publik dan perilaku  aparat  peradilan
  
biaya perkara1
Biaya Perkara adalah Estimasi Panjar Biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara  yang   telah  diajukan
  
layanan informasi1
Tentang hak para pihak  yang berhubung dengan peradilan, dan hak serta tatacara pelapor dugaan pelanggaran oleh hakim atau  pegawai  peradilan
  
prodeo1
Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakanlah hak anda, dan   manfa'atkan   Posbakum

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA NEGARA

download1 download2 download3 download4 download55 download6 Untitled

  signbot6

SKM dan IPAK 2022 PA Negara

Mejainformasi 

 Penandatanganan Pakta Integritas 2022

Video ZI WBBM

viie 2

8 Nilai Utama MA PA Negara

 

PA Negara MoU dengan Dukcapil dan Dinas P2KBPPPA

Penandatanganan Memorendum Of Understanding Mou Pengadilan Agama Negara Dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kabupaten H.S.S., Menciptakan Inovasi Inspirasi Dan Paling Kompak

Selanjutnya ...

PA Negara MoU dengan LKBH Stai Darul Ulum Kandangan tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum Pada Posbakum PA Negara Tahun Anggaran 2022

PA Negara sepakat menanda tangani nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan LKBH Stai Darul Ulum Kandangan tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum Pada Posbakum PA Negara Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di ruang sidang utama PA Negara pada hari Jumat (07-01-2022) pada pukul 09.00 Wita

Selanjutnya ...

Pengadilan Agama Negara Adakan Pembaharuan Kerjasama MOU dengan PT. POS Cabang Kandangan dan BRI Cabang Kandangan

Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan memperkuat kerjasama yang sudah berjalan, pada tanggal 29 Maret 2022 Pengadilan Agama Negara melaksanakan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Bank Rakyat Indonesia dan Kantor Pos Cabang Kandangan.

Selanjutnya ...
Berita Lainnya

 

Direktori Putusan

Typography

Dokumen putusan dapat langsung anda unduh (download) dengan mengklik judulnya di bagian bawah katalog. Sebaiknya anda perhatikan ukuran file dokumen putusan yang tertera sebelum mengunduh (download) untuk memastikan koneksi internet anda mencukupi.

Lebih Lanjut

Aplikasi SIWAS

Colors

"Whistleblowing System" adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RepubIik Indonesia, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Lebih Lanjut

Informasi Perkara MA-RI

Colors

"Sistem Informasi Administrasi Perkara" adalah Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berfungsi untuk mengelola informasi data perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi / Peninjauan Kembali.

Lebih Lanjut

Layanan Ecourt

Colors

"Aplikasi Layanan E-court" adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut

Aplikasi SIPP

Colors

Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Negara. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.

Lebih Lanjut

slogan

Dengan anda berpartisipasi mengisi survey kami berarti anda turut membantu peningkatan pelayanan kami terhadap masyarakat

SKM          persepsi korupsi

Untitled15

slogan

 

Home

Statistik Permohonan Informasi

Tahun 2020

Bulan Bentuk Permohonan Informasi Jumlah Pemohon Informasi  Dikabulkan Ditolak Alasan Ditolak Ket. Waktu yang Diperlukan
Tertulis   Lisan       
 Januari  1  0  1  1  0  0 Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari.
 Februari  0  0  0  0  0  0
 Maret  0  0  0  0  0  0
 April  0  0  0  0  0  0
 Mei  0   0   0  0  0  0
 Juni  0  0  0  0  0  0
 Juli  1   0   1   1   0   0
 Agustus  0   0  0  0  0  0
 September  0  0  0  0  0  0
 Oktober   0   3  1  2  -
 Nopember  0  0  0  0  0  0
 Desember            
          Jumlah            

  

Laporan Akses Informasi

Tahun 2020

No.  Bulan Laporan
 1 Januari lihat
 2 Pebruari lihat
 3 Maret lihat
 4 Apri lihat
 5 Mei lihat
 6 Juni lihat
 7 Juli lihat
 8 Agustus lihat
 9 September lihat
10 Oktober  lihat
11 Nopember   lihat 
12 Desember

 

Statistik Permohonan Informasi

Tahun 2019

Bulan Bentuk Permohonan Informasi Jumlah Pemohon Informasi  Dikabulkan Ditolak Alasan Ditolak Ket. Waktu yang Diperlukan
Tertulis   Lisan       
 Januari      0       Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari.
 Februari      0      
 Maret      0      
 April      0      
 Mei      0      
 Juni      0      
 Juli      0      
 Agustus      0      
 September      0      
 Oktober      0      
 Nopember      0      
 Desember      0      
          Jumlah      0      

 

Laporan Akses Informasi

Tahun 2019

No.  Bulan Laporan
 1 Januari  file
 2 Pebruari  file
 3 Maret  file
 4 Apri  file
 5 Mei  file
 6 Juni  file
 7 Juli  file
 8 Agustus  file
 9 September   file
10 Oktober  file
11 Nopember   file
12 Desember   file

 

Statistik Permohonan Informasi

Tahun 2018

Bulan Bentuk Permohonan Informasi Jumlah Pemohon Informasi  Dikabulkan Ditolak Alasan Ditolak Ket. Waktu yang Diperlukan
Tertulis   Lisan       
 Januari      0       Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari.
 Februari      0      
 Maret      0      
 April      0      
 Mei      0      
 Juni      0      
 Juli    -  1  -    
 Agustus      0      
 September      0      
 Oktober      0      
 Nopember      0      
 Desember      0      
          Jumlah    -  1  -    

 

Laporan Akses Informasi

Tahun 2018

No.  Bulan Laporan
 1 Januari  file
 2 Pebruari  file
 3 Maret  file
 4 Apri  file
 5 Mei  file
 6 Juni  file
 7 Juli  file
 8 Agustus  file
 9 September   file
10 Oktober  file
11 Nopember   file
12 Desember   file