hostgator coupon code 50 off

COVID-19 DI LINGKUNGAN PERADILAN INDONESIA

Mahkamah Agung menyediakan Website Sebaran Covid-19 di lingkungan Peradilan yang berfungsi untuk melakukan monitoring terhadap kondisi seluruh aaparatur pengadilan yang ada di satuan kerja baik PNS maupun Non PNS yang terdampak COVID-19
Selanjutnya ...
COVID-19 DI LINGKUNGAN PERADILAN INDONESIA

Selamat Datang Di Website Pengadilan Agama Negara

Dengan Template Website Pengadilan yang memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable. Pengadilan Agama Negara Selangkah Lebih Maju ...
Selamat Datang Di Website Pengadilan Agama Negara

PENGADILAN AGAMA NEGARA

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
PENGADILAN AGAMA NEGARA

8 NILAI UTAMA MA RI

8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi dan berorientasi pada hasil
8 NILAI UTAMA MA RI

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelengarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati standar pelayanan tersebut kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku
MAKLUMAT PELAYANAN

KOMITMEN PIMPINAN

Aparatur Pengadilan Agama Negara Siap Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Melalui Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM
KOMITMEN PIMPINAN

PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengembalian produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga indepedensi dan imparsialitas aparat.
PTSP

11 APLIKASI INOVASI DITJEN BADILAG

Dalam rangka menunjang fasilitas pelayanan untuk para pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan 11 aplikasi Inovasi. Implementasi dari 11 aplikasi tersebut telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Negara. Hal ini sangat memudahkan masyarakat dalam hal mengakses informasi serta kebutuhan yang diperlukan dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Negara.
11 APLIKASI INOVASI DITJEN BADILAG

ZONA INTEGRITAS

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
ZONA INTEGRITAS

REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi) ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.
REFORMASI BIROKRASI

BUDAYA 5S DAN 5R

Pengadilan Agama Negara Telah Membangun Budaya 5S Dan 5R Untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
BUDAYA 5S DAN 5R

DHARMAYUKTI KARINI

Merupakan Organisasi Wanita Peradilan yang didirikan pada tanggal 25 September 2002 melalui SK Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/07/SK/II/2002, beranggotakan Para Hakim Wanita, Istri Para Hakim, Istri Para Pejabat Fungsional/Struktural, Para Karyawati dan Istri Para Karyawan di lingkungan Mahkamah Agung RI, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer di seluruh Indonesia.
DHARMAYUKTI KARINI

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
sidang keliling1
Untuk memperluas akses akan keadilan PA menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan di daerah yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama
   
layanan pengaduan1
Pengaduan masyarakat pencari keadilan yang berhubung dgn penyelenggaraan peradilan termasuk  pelayanan  publik dan perilaku  aparat  peradilan
   
biaya perkara1
Biaya Perkara adalah Estimasi Panjar Biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara  yang   telah  diajukan
   
layanan informasi1
Tentang hak para pihak  yang berhubung dengan peradilan, dan hak serta tatacara pelapor dugaan pelanggaran oleh hakim atau  pegawai  peradilan
   
prodeo1
Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakanlah hak anda, dan   manfa'atkan   Posbakum

  signbot6

HUKUM2
D
G
ZI PA Negara1

PA Negara Adakan MOU dengan PT. POS dan BRI

Selasa, 09/04/2019, Ketua PA Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H mengadakan acara Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan ketiga pihak dengan bersama-sama di ruang sidang utama Pengadilan Agama Negara, yang dihadiri oleh Wakil Ketua Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., S.H., M.H, Para Hakim segenap Aparator Pengadilan Agama Negara, Kepala BRI Cabang Kandangan, Kepala BRI Unit Daha, Kepala BRI Unit Negara, Kepala PT. POS Indonesia Kandangan beserta rombongan, dan para undangan.

selanjutnya...

Gathering e -court dan Sosialisasi Gugatan Sederhana

Kamis, 17 Januari 2019, Sesuai agenda kegiatan Ketua PA Negara,. Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., Ketua PA Negara Kerjasama dengan BRI Kandangan adakan Gathering e-court dan Sosialisasi Gugatan Sederhada di Gedung Sanggar Pramuka Kandangan.

selanjutnya...

Silaturrahmi dan Urun Rembug dengan KUA Sewilayah Hukum PA Negara

Kamis, 27 Juni 2019 sesuai jadwal agenda kegiatan Ketua PA Negara, Bertempat di ruang rapat Pengadilan Agama Negara, Ketua PA Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., dengan didampingi Wakil Ketua Hj. ST Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H., adakan Silaturrahmi dan Urun Rembug dengan KUA Sewilayah Hukum Pengadilan Agama Negara yaitu KUA Daha Selatan, KUA Daha Utara dan KUA Daha Barat.

selanjutnya...

Pengadilan Agama Negara Lakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Dengan Radio Nagara Sehati

Negara, 29 Juni 2020, Pengadilan Agama Negara telah mengimplementasikan salah satu Program Kerja di Tahun 2020, yaitu penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Negara dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Nagara Sehati 87,06 FM, dalam hal penyiaran pemanggilan pihakTergugat/Termohon untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama Negar, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

selanjutnya
‹ ›
Berita Lainnya

Berita Lainnya

Pengumuman MA-RI
  bullet 4 Penggalangan Dana Sosial Untuk Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19)
  bullet 4 SE MA RI No. 2 Th 2020 Ttg Perubahan atas SE MA RI No.1 Th 2020 Ttg Pedoman Pelak.Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus 2019 (Covid-19) Di lingkunga MA RI
  bullet 4 SE Sekretaris MA RI No 2 Th 2020 Ttg Ketentuan Cuti Bagi Hakim Dan Aparatur Dilingk. MA Dan Badan Peradilan Dibawahnya Yang Terindikasi Maupun Positif Covid-19

Pengumuman Terbaru

Pengumuman PTA Kalsel
  bullet 4 LKjIP 2019 dan Dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 
  bullet 4 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2019 
  bullet 4 PERINTAH PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2019 
  bullet 4 Hasil Survey Kepuasan PTA Banjarmasin Periode Juli s/d Desember 2019 (2) 
  bullet 4 SK Tim Satgas TI Laskar Banua PTA Banjarmasin 

Pengumuman Terbaru

Pengumuman Dirj. Badilag
  bullet 4 Laporan Kondisi Existing dan Rencana Aksi Unit Pelayanan Publik Percontohan Ramah Kaum Rentan 
  bullet 4 Updating Data dan Dokument KP4 untuk Pencairan Biaya Mutasi Tahun 2020 
  bullet 4 Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
  bullet 4 Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020 
  bullet 4 Penempatan Pertama Calon Hakim menjadi Hakim pada MSy/Pengadilan Agama 

Pengumuman Terbaru

 

Direktori Putusan

Typography

Dokumen putusan dapat langsung anda unduh (download) dengan mengklik judulnya di bagian bawah katalog. Sebaiknya anda perhatikan ukuran file dokumen putusan yang tertera sebelum mengunduh (download) untuk memastikan koneksi internet anda mencukupi.

Lebih Lanjut

Aplikasi SIWAS

Colors

"Whistleblowing System" adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RepubIik Indonesia, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Lebih Lanjut

Informasi Perkara MA-RI

Colors

"Sistem Informasi Administrasi Perkara" adalah Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berfungsi untuk mengelola informasi data perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi / Peninjauan Kembali.

Lebih Lanjut

Layanan Ecourt

Colors

"Aplikasi Layanan E-court" adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut

Aplikasi SIPP

Colors

Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Negara. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.

Lebih Lanjut

berita Artikel
  bullet 4 Memaknai "Freedom of Judge" dalam Kewenangan Hakim
  bullet 4 Menyikapi Kegalauan
  bullet 4 Karena Hidup Hanya Hari Ini
  bullet 4 Benarkah Hukum Poligami Sunnah? 
  bullet 4 Perempuan Dlm Pusaran Sistem Perceraian 
  bullet 4 Seputar Plh. Dan Plt. 
  bullet 4 Nikah Bermahar Sandal Jepit 
  bullet 4 Makna Sakral Hari Jum'at Nyaris Terlupakan 
  bullet 4 Penyebab Dan Akibat Berkah Dicabut 

Artikel Lainnya

edit Putusan PA Negara
  bullet 4 Put PA NEGARA Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Negr
  bullet 4 Put PA NEGARA Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Negr
  bullet 4 Put PA NEGARA Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Negr
  bullet 4 Put PA NEGARA Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Negr
  bullet 4 Put PA NEGARA Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Negr
  bullet 4 Put PA NEGARA Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Negr
  bullet 4 Put PA NEGARA Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Negr
  bullet 4 Put PA NEGARA Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Negr
  bullet 4 Put PA NEGARA Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Negr
  bullet 4 Put PA NEGARA Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Negr

Putusan Terbaru

slogan

Dengan anda berpartisipasi mengisi survey kami berarti anda turut membantu peningkatan pelayanan kami terhadap masyarakat

SKM                 persepsi korupsi

Untitled15

slogan

 

Home

Published: Monday, 10 April 2017 12:41 | Written by Super User | Print | Email | Hits: 73610