Dengan Template Website Pengadilan yang memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable. Pengadilan Agama Negara Selangkah Lebih Maju ...

1. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM 2. Survailance APM Tahun 2021 3. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu (one day minue, one day publish, one day produk) 4. Peningkatan pelayanan masyarakat terpinggirkan 5. Peningkatan pelayanan yang terintegrasi dengan stakeholder/instansi lain (MOU /Kerjasama 6. Peningkatan sarana dan prasarana PA Negara 7. Peningkatan informasi dan publikasi melalui manajemen media

Aparatur Pengadilan Agama Negara Siap Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Melalui Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBBM

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelengarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati standar pelayanan tersebut kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1717 / DJA / HM.00 / 5 / 2021 Tanggal 31 Mei 2021 Perihal “Peningkatan Kualitas Pelayanan”, maka kami himbau kepada masyarakat yang menggunakan layanan publik Pengadilan Agama Negara

Mahkamah Agung menyediakan Website Sebaran Covid-19 di lingkungan Peradilan yang berfungsi untuk melakukan monitoring terhadap kondisi seluruh aaparatur pengadilan yang ada di satuan kerja baik PNS maupun Non PNS yang terdampak COVID-19

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengembalian produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga indepedensi dan imparsialitas aparat.

Pengadilan Agama Negara Telah Membangun Budaya 5S Dan 5R Untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

IPAK: Amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.