Selamat Datang Di Website Pengadilan Agama Negara

Dengan Template Website Pengadilan yang memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable. Pengadilan Agama Negara Selangkah Lebih Maju ...
Selamat Datang Di Website Pengadilan Agama Negara

PENGADILAN AGAMA NEGARA

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
PENGADILAN AGAMA NEGARA

DHARMAYUKTI KARINI

Merupakan Organisasi Wanita Peradilan yang didirikan pada tanggal 25 September 2002 melalui SK Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/07/SK/II/2002, beranggotakan Para Hakim Wanita, Istri Para Hakim, Istri Para Pejabat Fungsional/Struktural, Para Karyawati dan Istri Para Karyawan di lingkungan Mahkamah Agung RI, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer di seluruh Indonesia.
DHARMAYUKTI KARINI
sidang keliling1
Untuk memperluas akses akan keadilan PA menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan di daerah yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama
  
layanan pengaduan1
Pengaduan masyarakat pencari keadilan yang berhubung dgn penyelenggaraan peradilan termasuk  pelayanan  publik dan perilaku  aparat  peradilan
  
biaya perkara1
Biaya Perkara adalah Estimasi Panjar Biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara  yang   telah  diajukan
  
layanan informasi1
Tentang hak para pihak  yang berhubung dengan peradilan, dan hak serta tatacara pelapor dugaan pelanggaran oleh hakim atau  pegawai  peradilan
  
prodeo1
Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakanlah hak anda, dan   manfa'atkan   Posbakum
no gratifikasi
perpus online
AGENDA KEG
JDIH1
stop korupsi

signbot6

        berita Berita Seputar Peradilan

     Berita Lainnya

Direktori Putusan

Typography

Dokumen putusan dapat langsung anda unduh (download) dengan mengklik judulnya di bagian bawah katalog. Sebaiknya anda perhatikan ukuran file dokumen putusan yang tertera sebelum mengunduh (download) untuk memastikan koneksi internet anda mencukupi.

Lebih Lanjut

Aplikasi SIWAS

Colors

"Whistleblowing System" adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RepubIik Indonesia, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Lebih Lanjut

Informasi Perkara MA-RI

Colors

"Sistem Informasi Administrasi Perkara" adalah Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berfungsi untuk mengelola informasi data perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi / Peninjauan Kembali.

Lebih Lanjut

Layanan Ecourt

Colors

"Aplikasi Layanan E-court" adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut

Aplikasi SIPP

Colors

Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Negara. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.

Lebih Lanjut

 Sambutan Pimpinan

Ketua Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung RI dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Negara bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan. Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.

HAK-HAK PARA PIHAK 

 

 (Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

1.  

Berhak memperoleh Bantuan Hukum

2.

Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum

3.

Berhak segera diadili oleh Pengadilan

4.

Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.

5.

Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.

6.

Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.

7.

Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.

8.

Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.

9.

Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

10.

Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.

11.

Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.

12.

Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.

13.

Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.

14.

Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.

15.

Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.

16.

Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.

17.

Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.

18.

Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.

19.

Berhak segera menerima atau menolak putusan.

20.

Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.

21.

Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

22.

Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

23.

Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP. (Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 uu no.8 tahun 1981 tentang KUHAP)

 Apabila pihak tidak mampu membayar biaya perkara, maka ia dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-Cuma/prodeo.
(pasal 237-241 HIR/Pasal 273-277 R.Bg, Pasal 242-243 HIR/Pasal 278-281 R.Bg dan pasal 12-14 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan).

slogan