Selamat Datang Di Website Pengadilan Agama Negara

Dengan Template Website Pengadilan yang memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable. Pengadilan Agama Negara Selangkah Lebih Maju ...
Selamat Datang Di Website Pengadilan Agama Negara

PENGADILAN AGAMA NEGARA

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
PENGADILAN AGAMA NEGARA

DHARMAYUKTI KARINI

Merupakan Organisasi Wanita Peradilan yang didirikan pada tanggal 25 September 2002 melalui SK Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/07/SK/II/2002, beranggotakan Para Hakim Wanita, Istri Para Hakim, Istri Para Pejabat Fungsional/Struktural, Para Karyawati dan Istri Para Karyawan di lingkungan Mahkamah Agung RI, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer di seluruh Indonesia.
DHARMAYUKTI KARINI
sidang keliling1
Untuk memperluas akses akan keadilan PA menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan di daerah yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama
  
layanan pengaduan1
Pengaduan masyarakat pencari keadilan yang berhubung dgn penyelenggaraan peradilan termasuk  pelayanan  publik dan perilaku  aparat  peradilan
  
biaya perkara1
Biaya Perkara adalah Estimasi Panjar Biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara  yang   telah  diajukan
  
layanan informasi1
Tentang hak para pihak  yang berhubung dengan peradilan, dan hak serta tatacara pelapor dugaan pelanggaran oleh hakim atau  pegawai  peradilan
  
prodeo1
Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakanlah hak anda, dan   manfa'atkan   Posbakum
no gratifikasi
perpus online
AGENDA KEG
JDIH1
stop korupsi

signbot6

        berita Berita Seputar Peradilan

     Berita Lainnya

Direktori Putusan

Typography

Dokumen putusan dapat langsung anda unduh (download) dengan mengklik judulnya di bagian bawah katalog. Sebaiknya anda perhatikan ukuran file dokumen putusan yang tertera sebelum mengunduh (download) untuk memastikan koneksi internet anda mencukupi.

Lebih Lanjut

Aplikasi SIWAS

Colors

"Whistleblowing System" adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RepubIik Indonesia, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Lebih Lanjut

Informasi Perkara MA-RI

Colors

"Sistem Informasi Administrasi Perkara" adalah Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berfungsi untuk mengelola informasi data perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi / Peninjauan Kembali.

Lebih Lanjut

Layanan Ecourt

Colors

"Aplikasi Layanan E-court" adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut

Aplikasi SIPP

Colors

Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Negara. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.

Lebih Lanjut

 Sambutan Pimpinan

Ketua Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung RI dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Negara bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan. Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.

 PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Lampiran

2.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Lampiran

3.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).

Lampiran

4.

Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lampiran

5.

Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lampiran

6.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lampiran

PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI

Lampiran

surat sekma nomor 149-1_2014 tentang Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama

Lampiran

PP-No.-34-Tahun-2014-PEROBAHAN-PERATURAN-GAJI-PNS

Lampiran

UNDANG-UNDANG-No.-5-TAHUN-2014-TENTANG-APARATUR-SIPIL-NEGARA

Lampiran

PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun

Lampiran

SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30 V.7-3 99 - BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lampiran

PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun

Lampiran

SK Kabawas Nomor 43_2013 tentang Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian Integritas

Lampiran

Perpres no 19_2013 tentang Pemberhentian PNS

Lampiran

PERSEKMA_03_2013 ttg Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Llingkungan MARI

Lampiran

PERPRES_17_2013 ttg Tunjangan Fungsional Analisis Jabatan

Lampiran

PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013 ttg Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Lampiran

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

Lampiran

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

Lampiran

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lampiran

Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Lampiran

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim

Lampiran

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Lampiran

PMK 169 - 2014 - ttg standar biaya keluaran TA 2015

Lampiran

PMK 136 - 2014 - Juksunlah rencana kerja dan anggaran KL

Lampiran

PMK 87 2014 tentang pedoman umum pemeriksaan negara bukan pajak

Lampiran

PMK 51-2014 pedoman standar biaya, std struktur biaya, dan indeksasi dlm penyusunan renja n anggaran KL

Lampiran

PERSEKMA_02_2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan MARI

Lampiran

Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.

Lampiran

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Lampiran

Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.

Lampiran

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.

Lampiran

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.

Lampiran

Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

Lampiran

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-33 Tahun 2008 tentang Pedoman Belanja

Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Lampiran

Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.

Lampiran

Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Lampiran

Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-33 Tahun 2008 tentang Pedoman Belanja

Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.

Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

PEDOMAN LAINNYA

1.

Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

Lampiran

2.

Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Lampiran

3.

Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.

Lampiran

4.

Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.

Lampiran

5.

Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lampiran

6.

Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.

Lampiran

7.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

Lampiran

slogan