SIPP KEMENPAN RB

Kemenpan RB Menyediakan Website SIPP KEMENPAN RB Yang merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.
SIPP KEMENPAN RB

COVID-19 DI LINGKUNGAN PERADILAN INDONESIA

Mahkamah Agung menyediakan Website Sebaran Covid-19 di lingkungan Peradilan yang berfungsi untuk melakukan monitoring terhadap kondisi seluruh aaparatur pengadilan yang ada di satuan kerja baik PNS maupun Non PNS yang terdampak COVID-19
COVID-19 DI LINGKUNGAN PERADILAN INDONESIA

Selamat Datang Di Website Pengadilan Agama Negara

Dengan Template Website Pengadilan yang memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable. Pengadilan Agama Negara Selangkah Lebih Maju ...
Selamat Datang Di Website Pengadilan Agama Negara

PENGADILAN AGAMA NEGARA

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
PENGADILAN AGAMA NEGARA

8 NILAI UTAMA MA RI

8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi dan berorientasi pada hasil
8 NILAI UTAMA MA RI

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelengarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati standar pelayanan tersebut kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku
MAKLUMAT PELAYANAN

KOMITMEN PIMPINAN

Aparatur Pengadilan Agama Negara Siap Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Melalui Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM
KOMITMEN PIMPINAN

PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengembalian produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga indepedensi dan imparsialitas aparat.
PTSP

11 APLIKASI INOVASI DITJEN BADILAG

Dalam rangka menunjang fasilitas pelayanan untuk para pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan 11 aplikasi Inovasi. Implementasi dari 11 aplikasi tersebut telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Negara. Hal ini sangat memudahkan masyarakat dalam hal mengakses informasi serta kebutuhan yang diperlukan dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Negara.
11 APLIKASI INOVASI DITJEN BADILAG

ZONA INTEGRITAS

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
ZONA INTEGRITAS

REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi) ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.
REFORMASI BIROKRASI

BUDAYA 5S DAN 5R

Pengadilan Agama Negara Telah Membangun Budaya 5S Dan 5R Untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
BUDAYA 5S DAN 5R

DHARMAYUKTI KARINI

Merupakan Organisasi Wanita Peradilan yang didirikan pada tanggal 25 September 2002 melalui SK Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/07/SK/II/2002, beranggotakan Para Hakim Wanita, Istri Para Hakim, Istri Para Pejabat Fungsional/Struktural, Para Karyawati dan Istri Para Karyawan di lingkungan Mahkamah Agung RI, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer di seluruh Indonesia.
DHARMAYUKTI KARINI

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
sidang keliling1
Untuk memperluas akses akan keadilan PA menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan di daerah yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama
  
layanan pengaduan1
Pengaduan masyarakat pencari keadilan yang berhubung dgn penyelenggaraan peradilan termasuk  pelayanan  publik dan perilaku  aparat  peradilan
  
biaya perkara1
Biaya Perkara adalah Estimasi Panjar Biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara  yang   telah  diajukan
  
layanan informasi1
Tentang hak para pihak  yang berhubung dengan peradilan, dan hak serta tatacara pelapor dugaan pelanggaran oleh hakim atau  pegawai  peradilan
  
prodeo1
Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakanlah hak anda, dan   manfa'atkan   Posbakum

HUKUM2
D
G
cofid2

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA NEGARA

download1 download2 download3 download4 download55 download6 Untitled

  signbot6

 WKMA

 

dkct

 

Refleksi

 

PA Negara Adakan MOU dengan PT. POS dan BRI

Selasa, 09/04/2019, Ketua PA Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H mengadakan acara Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan ketiga pihak dengan bersama-sama di ruang sidang utama Pengadilan Agama Negara, yang dihadiri oleh Wakil Ketua Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., S.H., M.H, Para Hakim segenap Aparator Pengadilan Agama Negara, Kepala BRI Cabang Kandangan, Kepala BRI Unit Daha, Kepala BRI Unit Negara, Kepala PT. POS Indonesia Kandangan beserta rombongan, dan para undangan.

selanjutnya...

Gathering e -court dan Sosialisasi Gugatan Sederhana

Kamis, 17 Januari 2019, Sesuai agenda kegiatan Ketua PA Negara,. Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., Ketua PA Negara Kerjasama dengan BRI Kandangan adakan Gathering e-court dan Sosialisasi Gugatan Sederhada di Gedung Sanggar Pramuka Kandangan.

selanjutnya...

Silaturrahmi dan Urun Rembug dengan KUA Sewilayah Hukum PA Negara

Kamis, 27 Juni 2019 sesuai jadwal agenda kegiatan Ketua PA Negara, Bertempat di ruang rapat Pengadilan Agama Negara, Ketua PA Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., dengan didampingi Wakil Ketua Hj. ST Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H., adakan Silaturrahmi dan Urun Rembug dengan KUA Sewilayah Hukum Pengadilan Agama Negara yaitu KUA Daha Selatan, KUA Daha Utara dan KUA Daha Barat.

selanjutnya...

Pengadilan Agama Negara Lakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Dengan Radio Nagara Sehati

Negara, 29 Juni 2020, Pengadilan Agama Negara telah mengimplementasikan salah satu Program Kerja di Tahun 2020, yaitu penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Negara dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Nagara Sehati 87,06 FM, dalam hal penyiaran pemanggilan pihakTergugat/Termohon untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama Negar, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

selanjutnya
Berita Lainnya

 

Direktori Putusan

Typography

Dokumen putusan dapat langsung anda unduh (download) dengan mengklik judulnya di bagian bawah katalog. Sebaiknya anda perhatikan ukuran file dokumen putusan yang tertera sebelum mengunduh (download) untuk memastikan koneksi internet anda mencukupi.

Lebih Lanjut

Aplikasi SIWAS

Colors

"Whistleblowing System" adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RepubIik Indonesia, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Lebih Lanjut

Informasi Perkara MA-RI

Colors

"Sistem Informasi Administrasi Perkara" adalah Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berfungsi untuk mengelola informasi data perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi / Peninjauan Kembali.

Lebih Lanjut

Layanan Ecourt

Colors

"Aplikasi Layanan E-court" adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut

Aplikasi SIPP

Colors

Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Negara. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.

Lebih Lanjut

slogan

Dengan anda berpartisipasi mengisi survey kami berarti anda turut membantu peningkatan pelayanan kami terhadap masyarakat

SKM          persepsi korupsi

Untitled15

slogan

 

Home

PANDUAN 

PELAKSANAAN SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN




Apa itu Sidang di luar Gedung Pengadilan?
Sidang di luar Gedung Pengadilan adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.


Apa Manfaat Sidang di luar gedung pengadilan?
 Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara
 Biaya transportasi lebih ringan.
 Menghemat waktu


Siapa saja Yang Bisa Mengajukan Perkara dalam Sidang di laur gedung pengadilan?
Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang di luar gedung pengadilan oleh pengadilan setempat.


Apakah semua Pengadilan melaksanakan Sidang di luar gedung pengadilan?
Tidak semua pengadilan melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi.


Perkara apa saja yang dapat diajukan dalam Sidang di luar gedung pengadilan ?
Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang di luar gedung pengadilan, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang di luar gedung pengadilan, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang di luar gedung pengadilan, di antaranya adalah:
 Itsbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA
 Cerai gugat: gugatan cerai yang ajukan oleh istri
 Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami
 Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian .
 Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
 Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.


Di mana Sidang di luar gedung pengadilan Dilaksanakan?
Pengadilan biasanya melaksanakan sidang di luar pengadilan di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.


LANGKAH-LANGKAH MENGAJUKAN PERKARA PADA SIDANG DI LUAR PENGADILAN


Langkah 1. Mencari Informasi Sidang di luar gedung pengadilan
1. Informasi tentang sidang di luar gedung pengadilan dapat diperoleh melalui kantor pengadilan setempat, telepon, website pengadilan, kantor kecamatan atau kantor desa.
2. Pastikan anda mendapatkan informasi yang benar tentang:
 Waktu sidang di luar gedung pengadilan
 Tempat sidang di luar gedung pengadilan
 Biaya Perkara
 Tatacara mengajukan perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan


Langkah 2. Melengkapi Persyaratan Administrasi:
Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang di luar gedung pengadilan adalah:
1. Membuat surat gugatan atau permohonan
2. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperluakan sesuai dengan perkara yang diajukan. (Lihat Panduan pengajuan gugatan/permohonan ).
3. Membayar panjar biaya perkara yang telah di tetapkan oleh Pengadilan . Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau beperkara secara gratis (lihat panduan cara mengajukan prodeo).
4. Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.
5. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.
6. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.


Langkah 3 : Mengikuti Proses Persidangan
1. Datang tepat waktu di tempat sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan yang telah ditentukan bersama 2 orang saksi dengan membawa SKUM dan salinan surat gugatan/permohonan.
2. Mengikuti seluruh proses persidangan dengan tertib dan berpakaian sopan.
3. Jika tidak bisa hadir dalam sidang di laur gedung pengadilan, maka pemeriksaan persidangan ditunda.


Langkah 4 : Setelah Perkara Diputus
Setelah perkara diputus salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau di tempat sidang di laur gedung pengadilan di laksanakan.